Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melalui Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan pelayanan ke Dinas Sosial Kabupaten Tabalong pada hari Senin s/d Selasa, 24–25 November 2025.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka memperdalam informasi terkait penerapan aplikasi Silangkar serta pengelolaan data kemiskinan yang selama ini telah berjalan di Kabupaten Tabalong.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas mengenai aplikasi Silangkar, termasuk penjelasan apakah aplikasi tersebut merupakan inovasi daerah atau provinsi. Disampaikan bahwa Silangkar dibentuk pada tahun 2023, merupakan gagasan dari Bappeda dan Dinas Sosial, dengan ide awal berasal dari Bappeda. Dinas Sosial kemudian berperan sebagai pelaksana di lapangan, khususnya dalam pendataan data kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, melalui arahan Bupati, sangat berharap agar Batola dapat memiliki basis data kemiskinan yang kuat dan akurat. Dalam konteks ini, aplikasi Silangkar dinilai dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Barito Kuala untuk mengembangkan sistem serupa.

Pendataan kemiskinan di Kabupaten Tabalong dilakukan dengan menggunakan aplikasi Silangkar karena setiap tahun data kemiskinan perlu diperbarui. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan operator di setiap desa yang kemudian diberikan pelatihan khusus. Setiap tahun, aplikasi ini juga mengalami pembaruan (update), sehingga seluruh SKPD dapat memanfaatkan dan menarik data sesuai kebutuhan.

Selain itu, setiap tahun diselenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bagian dari proses pengumpulan dan validasi data yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi Silangkar. Dalam kegiatan Musdes tersebut, perangkat desa dan unsur masyarakat dilibatkan secara langsung, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang masuk ke dalam aplikasi Silangkar merupakan hasil Musdes dan tidak dapat diganggu gugat, karena sudah melalui tahapan pertimbangan bersama dan bersumber dari operator yang berada di masing-masing desa. Dalam pengembangannya, Kabupaten Tabalong sendiri mengambil contoh dari praktik baik yang sudah lebih dahulu diterapkan di Kabupaten Sleman.

Selain membahas aplikasi Silangkar, turut disampaikan pula bahwa pelaksanaan program santunan kematian di Kabupaten Tabalong dapat berjalan dengan baik berkat adanya sosialisasi yang intensif dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait proses dan waktu pencairan dana yang tidak bisa dilakukan secara instan.

Di akhir kegiatan, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong atas sambutan yang sangat baik serta atas penjelasan dan pembahasan yang diberikan. Seluruh informasi yang diperoleh dinilai sangat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Kabupaten Barito Kuala dalam upaya pengelolaan data kemiskinan dan pengembangan pelayanan sosial berbasis aplikasi, seperti Silangkar.